Singasana- Kepala Desa di Tabanan Tolak Beri Bansos untuk Pendukung Gerindra,Pemilu dan Pilkada serentak di Bali telah usai, namun dendam politik masih membara. Di Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Tabanan, sebuah rekaman viral memperlihatkan Kepala Desa Baturiti, Made Suryana, menolak memberikan bantuan sosial (bansos) kepada warga yang diketahui mendukung Partai Gerindra.
Pernyataan kontroversial itu langsung memantik reaksi keras, termasuk dari Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya alias De Gadjah. Ia menilai tindakan sang kepala desa tidak hanya diskriminatif, tetapi juga berpotensi memecah belah masyarakat dan merusak semangat demokrasi.
Fraksi Gerindra Bali Desak Bupati Tabanan Bertindak
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Gede Harja Astawa, turut angkat bicara. Politisi asal Buleleng itu mendesak Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, untuk segera menindak tegas kepala desa yang dinilai telah melakukan politisasi bansos.
Baca Juga: Indonesia Emas 2045 Tantangan Global dan Transformasi yang Harus Diantisipasi
“Kami minta Bupati Tabanan membina yang bersangkutan. Jangan sampai kepala desa bertindak diskriminatif hanya karena perbedaan pilihan politik,” tegas Harja.
Ia menyayangkan sikap Made Suryana yang seolah menganggap Gerindra sebagai “musuh”, padahal partai tersebut merupakan partai resmi yang diakui konstitusi. Bahkan, Gerindra kini mengantarkan kadernya, Prabowo Subianto, menjadi Presiden RI ke-8.
“Gerindra adalah aset bangsa. Kepala desa seharusnya menjadi pemersatu, bukan justru memecah belah warga karena sentimen politik,” tegasnya.
Pilkada Usai, Tapi Konflik Masih Berlanjut
Harja menegaskan, pesta demokrasi sudah selesai. Saatnya semua pihak bersatu membangun desa dan daerah, bukan terus terbelenggu konflik lama.
“Di tingkat pusat, Prabowo sudah bertemu Megawati. Di Bali, Gubernur Koster juga sudah berjabat tangan dengan Made Muliawan Arya. Tapi di tingkat bawah, masih ada kepala desa yang terjebak politik balas dendam,” sesalnya.
Ia mengingatkan bahwa bansos merupakan hak seluruh warga, bukan alat politik untuk menghukum kelompok oposisi. Jika benar kepala desa melakukan diskriminasi, maka hal itu bisa masuk kategori pelanggaran administrasi dan etika pemerintahan.
Masyarakat Bali Diajak Lebih Dewasa
Harja mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama aparatur desa, untuk lebih dewasa dalam berpolitik.
“Sudahi permusuhan. Bali butuh kebersamaan. Semua potensi harus dirangkul demi kemajuan daerah,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah mengawasi distribusi bansos agar tidak ada lagi praktik diskriminasi berbasis politik.
Kasus di Baturiti bukan yang pertama. Sebelumnya, sejumlah daerah juga ramai dengan isu bansos yang dikondisikan untuk pendukung partai tertentu. Jika dibiarkan, praktik seperti ini bisa merusak tatanan demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kini, sorotan tertuju pada Bupati Tabanan. Akankah ada tindakan tegas, atau kasus ini hanya akan tenggelam tanpa penyelesaian?
