Singsana- Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) di Kabupaten Buleleng kembali mencuat ke permukaan setelah Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerataan Pembangunan (Menko PMK), Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyatakan bahwa proyek ini telah mendapat lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, yang mempertanyakan kesiapan dan kejelasan pendanaan proyek tersebut.
Restu Presiden vs Realisasi di Lapangan
Dalam kunjungan kerjanya ke Bali pada 26 Juni 2025, Cak Imin menyampaikan bahwa Bandara Bali Utara sudah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo dan siap direalisasikan. Pernyataan ini tentu menggembirakan bagi masyarakat Buleleng yang selama ini mengandalkan Bandara Ngurah Rai di Denpasar sebagai satu-satunya pintu masuk udara di Bali.
Namun, Gubernur Koster langsung menyikapi dengan skeptis. “Siapa yang bilang dibangun tahun ini?” tanyanya tegas saat dikonfirmasi usai sidang paripurna di DPRD Bali, 30 Juni 2025. Koster menegaskan bahwa proyek ini masih sebatas wacana, meskipun sudah bergulir sejak 20 tahun lalu (2005).
Masalah Pendanaan dan Kesiapan Infrastruktur
Salah satu poin kritik utama Koster adalah ketidakjelasan pendanaan. Investor utama proyek ini, PT Bali International Airport Company (BIBU), dinilai belum menunjukkan komitmen finansial yang konkret. “PT BIBU yang mau bangun, dari mana uangnya?” ujar Koster dengan nada sinis.
Selain itu, ia menekankan bahwa pembangunan bandara tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada infrastruktur pendukung seperti jalan tol, jaringan listrik, dan sistem transportasi yang memadai. “Kalau pusat memang mendukung, tentu kami ikut. Tapi sampai sekarang belum jelas. Infrastruktur pendukungnya saja belum ada,” tegasnya.
Sejarah Panjang Wacana Bandara Bali Utara
Gagasan Bandara Bali Utara sebenarnya bukan hal baru. Proyek ini telah digagas sejak 2005, dengan tujuan:
-
Mengurangi beban Bandara I Gusti Ngurah Rai yang sudah overcapacity.
-
Mendorong pertumbuhan ekonomi di Bali Utara, khususnya Buleleng, yang selama ini tertinggal dibanding wilayah selatan.
-
Membuka akses pariwisata baru ke destinasi seperti Lovina, Singaraja, dan sekitarnya.
Namun, selama dua dekade, proyek ini terkendala masalah lahan, pendanaan, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa kali muncul janji dari investor, termasuk dari China dan Timur Tengah, namun belum ada realisasi nyata.
Dengan dukungan Presiden Prabowo, proyek ini seolah mendapat angin segar. Namun, beberapa tantangan masih menghadang:
-
Koordinasi Pemprov Bali vs Pemerintah Pusat – Koster mengaku belum ada pembahasan resmi.
-
Kesiapan Infrastruktur Pendukung – Tanpa jalan tol dan konektivitas memadai, bandara bisa menjadi white elephant.
-
Dukungan Masyarakat – Sebagian warga masih khawatir dengan dampak lingkungan dan sosial.
Pernyataan Cak Imin tentang restu Presiden memberi harapan baru bagi percepatan pembangunan Bandara Bali Utara. Namun, skeptisisme Gubernur Koster menunjukkan bahwa proyek ini masih jauh dari kata siap.
